Rumah Subsidi (KPR BTN Sejahtera FLPP)

Sumber : http://www.btn.co.id
KPR BTN Sejahtera FLPP adalah kredit pemilikan rumah  program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat  dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah Tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah Susun.

Keunggulan

•    Suku bunga 7,25 % fixed sepanjang jangka waktu kredit

•    Proses cepat dan mudah

•    Uang muka dan biaya proses sangat ringan

•    Cicilan sangat ringan

•    Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun

•    Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran

•    Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah indonesia

Persyaratan Pemohon

•    WNI dan berdomisili di Indonesia

•    Telah berusia 21 tahun atau telah menikah

•    Belum pernah memiliki rumah/hunian

•    Belum pernah menerima subsidi perumahan

•   Termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki Pekerjaan dan Penghasilan Tetap sebagai pegawai tetap/wiraswasta/profesional dengan masa kerja/usaha minimal 1 tahun

•   Memiliki penghasilan pokok maksimal Rp. 3,5 juta per bulan untuk KPR Sejahtera Tapak dan maksimal Rp. 5,5 juta untuk KPR Sejahtera Susun

•    Memiliki NPWP Pribadi

 Biaya-biaya

 Provisi, Biaya Administrasi dan Biaya Notaris



Ketentuan Tentang Harga Rumah, Uang Muka dan Maksimal KPR

No	Wilayah	Maksimal Harga Rumah*)	Minimal Uang Muka	Maksimal Nilai KPR
1	Wilayah I: -    Sumatera -    Jawa selain Jabodetabek -    Sulawesi	Rp   88.000.000,-	10% Harga Rumah	Rp  79.200.000,-
2	Wilayah II: -          Kalimantan -          Maluku -          NTB -          NTT	Rp   95.000.000,-	10% Harga Rumah	Rp  85.500.000,-
3	Wilayah III: -          Papua -          Papua Barat	Rp  145.000.000,-	12,5% Harga Rumah	Rp 126.875.000,-
4	Wilayah Khusus: -          Jabodetabek -          Batam -          Bali	Rp   95.000.000,-	10% Harga Rumah	Rp  85.500.000,-

Kelengkapan KPR

1. Pas foto 4x6,4 lembar(Suami-Istri)
2. Foto Copy KTP Pemohon, 4lembar (Suami-Istri)
3. Foto Copy Surat nikah, KK, 4 lembar
4. Foto Copy SIUP dan NPWP perusahaan
5. Foto Copy NPWP dan SPT Pribadi (4 Lembar)
   
6. Surat Keterangan kerja min. 1 tahun
7. Surat Keterangan Penghasilan/Slip gaji (legalisir)
8. Foto Copy Kartu Pegawai/ASTEK/JAMSOSTEK.
9. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir.
10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Kelurahan.

Berita BTN

Subsidi KPR Berlaku 1 Oktober 2010

Sumber: Seputar Indonesia Pagi, 08 September 2010

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memastikan skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan subsidi fasilitas likuiditas bisa dijalankan mulai 1 Oktober 2010.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memastikan skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan subsidi fasilitas likuiditas bisa dijalankan mulai 1 Oktober 2010.

Dia mengatakan,pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,683 triliun untuk menjalankan program subsidi tersebut selama tahun anggaran 2010. ”Konsumen sudah mulai bisa menikmati fasilitas ini pada 1 Oktober 2010 melalui BTN (Bank Tabungan Negara),” kata Suharso seusai menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama operasional (PKO) bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Jakarta kemarin. Menpera berharap dana sebesar Rp. 2,683 triliun yang dialokasikan tersebut bisa terserap seluruhnya pada tahun ini sehingga dana tersebut bisa berputar (revolving).” Jadi lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah,”ujar Suharso.

Saat ini, dia mengatakan, pemberian subsidi baru akan disalurkan melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).Namun,dia berharap, dalam waktu dekat ada bank lain yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) guna menyalurkan fasilitas tersebut.”Kerja sama dengan BTN ini,akan berjalan hingga 31 Desember 2014,”kata dia. Suharso menambahkan, dana fasilitas likuiditas pada 2011 akan meningkat menjadi Rp. 3,5 triliun. Dia mengungkapkan, untuk jangka waktu hingga empat tahun ke depan itu, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar Rp. 21 triliun. Dana itu diharapkan akan bertambah hingga Rp. 30 triliun dengan adanya perguliran dana melalui pengajuan kredit kepemilikan rumah sejahtera.

Selain itu,dia juga mengharapkan agar Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS),Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), dan Jamsostek ikut bergabung menyalurkan dana perumahan bagi PNS,TNI dan Polri, serta pegawai swasta ke dalam fasilitas ini. Dengan begitu, nantinya akan tersedia satu sumber dana yang besar untuk jangka waktu yang panjang untuk mendukung penerapan subsidi fasilitas likuiditas. ”Ketiga lembaga tersebut punya dana sendiri untuk tabungan perumahan sehingga jika dimuarakan sedemikian rupa dengan fasilitas likuiditas dan bank akan terbentuk satu sumber dana yang besar dalam jangka waktu panjang.

Suku bunga untuk kredit ini pun dapatsemakinditekan,”tandasnya. Saat ini, suku bunga yang dijanjikan pemerintah melalui subsidi fasilitas likuiditas berkisar antara 8–9%.Suku bunga tersebut, menurut Suharso, akan disesuaikan dengan harga rumah yang kreditnya diajukan masyarakat.Pembelian rumah pun nantinya akan disesuaikan dengan daya beli dan penghasilan setiap pengaju kredit. ”Komposisi akan dilihat secara teknis.Ada batas maksimum pemberian suku bunga.Tapi,yang jelas semakin tinggi harga rumah, yang berarti semakin tinggi daya beli seseorang, persentase bunganya pun akan naik. Ini sesuai dengan asas keadilan.Semakin tinggi daya beli, semakin rendah fasilitas pemerintah,” ujar Suharso.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, pihaknya juga akan turut menjaga agar tingkat suku bunga kredit tersebut tidak akan melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. ”Kami akan buka sebesar-besarnya sumber pembiayaan, salah satunya dengan membuka obligasi sebanyak mungkin,” ujar Iqbal saat ditemui di tempat yang sama. Dia melanjutkan, calon penerima subsidi dapat mulai mengajukan KPR melalui subsidi fasilitas likuiditas dengan menunjukkan bukti administratif berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat pemberitahuan (SPT) pajak asli serta surat pernyataan bahwa kedua surat tadi asli.

Selain itu, calon penerima pun harus menyiapkan uang muka sebesar 10% dari total harga rumah. ”Untuk uang muka minimal memang 10% karena itu sesuai dengan aturan perbankan di seluruh dunia. Jika ingin di bawah 10%, skemanya berbeda lagi, di luar subsidi ini,”tandasnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Teguh F Satria memastikan, dengan diberlakukannya skema pembiayaan baru ini pihak pengembang tidak akan menaikkan harga rumah bersubsidi.Pasalnya,hal itu nantinya dapat terbentur dengan aturan perpajakan yang ada.

”Saat ini yang diatur harga rumah Rp55 juta dan Rp144 juta dengan PPN dan PPh 10%. Dampaknya nanti akan sangat terasa untuk konsumen. Jadi sebelum aturan tersebut disesuaikan kami tidak akan naikkan harga rumah,” tegasnya. (heru febrianto)
<< Back
Copyright © 2009 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Cikeas Gardenia

Jadikan Hidup anda lebinh nyaman dengan memiliki rumah masa depan anda. memiliki rumah adalah kebutuhan primer yg dapat membantu kenyamanan hidup seperti, tiap bulan/tidak mikirin perpanjang kontrak, kalau tidak bisa perpanjang musti pindah, harus angkat-angkat barang, ditambah lagi uang kita habis untuk bayar kontrakan tapi kontrakannya tak kunjung menjadi milik kita. kalau kita bandingkan dengan apabila kita mencicil rumah dengan jangka waktu tertentu rumah itu akan menjadi milik kita dan kita tidak akan mikirin untuk pinda-pindah. tetntu untuk menentukan tempat anak kita sekolah sudah lebih mudah. jadi untuk itu jangan pernah ragu untuk membeli rumah. karna investasi anda tidak akan pernah hilang. berikut salah satu saran perumahan yang murah namun berada ditempat yang strategis dan sejuk.

Cikeas Gardenia